TTS. spektrum-nasional.com ||   Babak baru  kasus  dugaan Korupsi dana PIP di  SDN Ayofanu bergulir terus, kasus tersebut telah mendapat atensi serius dari  Komisi IV DPRD TTS dan   Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, kabar yang dihimpun media ini bahwa DPRD TTS komisi IV akan segera mengunjungi desa Tesi Ayofanu untuk melihat langsung dan mengambil keterangan langsung  dari  siswa dan orang tua siswa. 

Data yang dihimpun media bahwa telah terjadi ancaman kepada orang tua siswa, untuk mengurus damai dan membayar uang kepada mereka,  baik itu dari keluarga maupun dari organisasi-organisasi  anti Korupsi. Salah satu  yang didapati oleh media bahwa oknum-oknum dari pihak koruptor menyebar ancaman bahwa jika tidak menerima uang maka  pihak keluaga yang memiliki  kepentingan lebih tinggi tidak akan hadir pada saat kematian dan tidak akan menutup peti mati. "Ia bapa tapi itu dong pake keluarga yang atoin amaf ancam dong bilang son terima nanti mati kami son mau paku kamu punya peti" Ungkap salah satu orang tua yang  tidak ingin menyebutkan namanya.

lebih lanjut beberapa orang tua juga mengungkapkan bahwa pihak koruptor mengejar para orang tua untuk memberi mereka uang agar kasus Korupsi bisa diselesaikan "mereka kejar kami sampai kolong jagung supaya bayar kami" 

Wawancara terpisah dengan pihak media seperti yang dikutip dari CNN  Indonesia  diungkapkan bahwa Denda damai tidak berlaku untuk kasus Korupsi. Hal tersebut diungkapkan secara tegas oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan penerapan denda damai tertuang dalam UU Kejaksaan Nomor 11/2021 Pasal 35 Ayat (1).

Ia mengatakan berdasarkan pasal tersebut, denda damai hanya diterapkan untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian tipikor mengacu pada UU Tipikor.

Untuk diketahui, dalam berita sebelumnya mengungkapkan  bahwa Komisi IV DPRD akan menjadwalkan kunjungan langsung ke lokasi sekolah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terutama orangtua siswa yang anaknya mengalami kejadian tersebut. Hal ini diungkapkan oleh ketua komisi IV DPRD TTS Relygius Usfunan SH saat  ditemui di ruang kerjanya. 

"Kita akan turun kesana, langsung di Sekolah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan masalah PIP itu", Jelas  Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan SH, kepada awak media ketika dimintai tanggapannya, Senin, (24/02/2025) di ruang kerja Komisi.

Relygius Usfunan juga mengatakan bahwa Komisi IV DPRD TTS akan  menjadwalkan  kunjungan ke desa Tesi Ayofanu paling lambat pekan depan

"Kalau waktunya kita upayakan untuk dalam minggu ini tapi kalau tidak bisa maka paling lambat minggu depan kita akan ke desa Tesi Ayofanu", Ujar  Ketua Komisi IV DPRD TTS, Relygius Usfunan., S.H

Ia juga menegaskan bahwa mengenai masalah penggelapan dana PIP  akan menjadi perhatian serius dari  komisi IV dan akan ditindaklanjuti hingga tuntas. Hal ini dikarenakan kasus penggelapan  dana PIP sudah sangat masif sehingga pihaknya akan segera mengambil tindakan.  hal senada  juga  diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten TTS, Musa Benu, mengatakan pihaknya sedang menjadwalkan panggilan pemeriksaan terhadap Kepala SD Negeri Ayofanu, Welmince J. Nenabu, bersama oknum bendahara, Mira A Missa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Wawancara terpisah dengan pihak media seperti yang dikutip dari CNN  Indonesia  diungkapkan bahwa Denda damai tidak berlaku untuk kasus Korupsi. Hal tersebut diungkapkan secara tegas oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan penerapan denda damai tertuang dalam UU Kejaksaan Nomor 11/2021 Pasal 35 Ayat (1).

Ia mengatakan berdasarkan pasal tersebut, denda damai hanya diterapkan untuk undang-undang sektoral yang merugikan perekonomian negara dan termasuk dalam tindak pidana ekonomi, seperti tindak pidana kepabeanan dan cukai. Sedangkan penyelesaian tipikor mengacu pada UU Tipikor.

Diberitakan Sebelumnya,  diduga Kepala SD Negeri Ayofanu berinisial WJN,  dan bendahara MM diduga melakukan pemotongan Dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari sejumlah siswa, bahkan ada siswa yang namanya terdaftar sebagai penerima PIP sejak tahun 2023 namun tidak pernah menerima bantuan tersebut meskipun pihak bank memberikan keterangan bahwa dana nya telah di cairkan

Informasi ini di peroleh awak media pada Kamis, 13/02/2024 dan Senin, 17/02/2025, dari sejumlah orangtua siswa yang menceritakan kejadian tak terpuji oknum Kepala Sekolah bersama seorang Bendahara yang melakukan pemotongan dana PIP dengan jumlah yang bervariasi dari masing-masing siswa

"Larang kami orang tua tidak ikut untuk pencairan PIP hanya bawa kami punya anak dong pi ambil uang, sampai di BRI kasir kasi anak-anak kami 900,000 keluar dari BRI bendahara langsung terima uang isi di tas bilang mari ibu pegang nanti kamu kasi hilang itu uang terus sampai di sekolah ibu kasi kami hanya 400,000 abis ibu minta tamba 10.000 jadi anak-anak dapat 390,000 terus ada teman yang dapat hanya 350,000 saja, abis ada yang tidak dapat sampai ini hari padahal dari bulan desember jadi pak tolong bantu kami" Ungkap salah satu orangtua murid yang tidak ingin namanya diberitakan

Selain melakukan pemotongan, Oknum Kepala sekolah dan bendahara juga diduga menggelapkan dana PIP milik siswa yang lain tanpa alasan yang tepat

"Anak saya kelas 6 SD pada tanggal 13 ikut ke bank dan menerima 900 ribu rupiah namun langsung diterima oleh Bendahara tapi sampai hari ini tidak diberikan, dan anak saya yang kelas 3 SD ada dalam daftar tapi belum terima sampai sekarang" Jelas orangtua murid kepada awak media

Lanjut orangtua murid mengeluhkan dugaan penyelewengan dana PIP milik 36 siswa SD Negeri Ayofanu, dimana siswa-siswi tersebut terdaftar sebagai penerima PIP sehak tahun 2023 namun sampai dengan saat ini tidak pernah menerima uang. Dan setiap kali orangtua bersama siswa melakukan pengecekan di BRI Cabang Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan, keterangan yang diperoleh adalah bahwa dana dimaksud telah dicairkan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya

"Ada lagi kaka, 36 anak dapat dari tahun 2023 dapat PIP juga tapi tidak terima sampai sekarang kaka. tapi kami cek di BRI uang cair terus, kami su cek tapi pihak BRI tidak kasi tau siapa yang cairkan ini uang. itu sa kaka mohon bantuannya kaka", Pungkas salah satu orangtua murid

Bukan saja melakukan pemotongan hingga penyelewengan dana PIP milik siswa, namun mirisnya pihak Kepala Sekolah dan bendahara juga memegang rekening bank serta ATM milik siswa penerima PIP sehingga membuat semua orangtua murid semakin curiga

Dilansir oleh media ini dalam wawancara bersama menteri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu'ti, tanggal 04 Februari 2025, Menteri dengan jelas mengatakan bahwa akan menindak dengan tegas siapapun yang menyelewengkan dana PIP. dan meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi melaporkan dugaan apapun terkait dengan penyelewengan dana PIP.

Menimbang himbauan tersebut, maka masyarakat diharapkan untuk segera melaporkan jika menemui masalah apapun mengenai PIP.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih dalam upaya konfirmasi terkait masalah yang melibatkan dugaan pengambil alihan, pemotongan, hingga penyelewengan dana PIP milik siswa penerima bantuan di SD Negeri Ayofanu. (SN/Tim/Red)