Kota Kupang. Spektrum-nasional.com || Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mengaudit seluruh kegiatan atau program pembangunan di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Audit itu untuk mengetahui sampai dimana titik akhir kegiatan pembangunan yang dipimpin Victory-Joss. Juga untuk mengetahui titik kegiatan pembangunan yang akan dimulai oleh Pj. Gubernur Ayodhia Kalake.

Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur NTT, Ayodiha G. Kalake dalam tatap muka dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTT di Lantai 1, Gedung Uma Kalada, Sekretariat DPRD NTT pada Rabu, (13/o9/2023).

"Kita akan audit secara menyeluruh agar bisa tahu dari titik mana harus dimulai dan sampai titik mana harus mengakhiri," ujar Wakil Ketua 1 DPRD NTT, Ince Sayuna mengutib pernyataan Pj. Gubernur Kalake.

Ince menjelaskan bahwa audit tersebut sangat penting untuk dilaksankan. "Dengan begitu dapat diketahui sampai dimana titik kegiatan pembangunan yang dilakukan Victory-Joss selama ini," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ince, akan diketahui dari titik mana Penjabat Gubernur akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ditinggalkan Victory-Joss.

"Sehingga Pj. Gubernur NTT tahu dari titik mana ia harus memulai kegiatan. Managemen yang baik itu kan memang harus begitu. Jadi beliau akan audit secara keseluruhan. Tadi saya dengar bilang dia mau audit secara menyeluruh," kata Ince.

Dalam pertemuan tersebut, papar Ince juga dibicarakan tentang komunikasi politik antara lembaga DPRD NTT dengan Penjabat Gubernur dan jajarannya.

"Ini awal dari komunikasi politik yang baik antara DPRD dan Pj. Gubernur NTT," tutur Ince.

Menurut Ince, Kata kunci kemitraan itu adalah sinergitas. "DPRD bukan bawahan dan DPRD bukan lawan. sehingga yang kita butuhkan adalah komunikasi politik yang baik serta bertanggung jawab antara dua lembaga ini," jelasnya.

Ince juga berharap dalam satu tahun kedepan dapat terjalin komunikasi politik yang baik antara lembaaga DPRD san Pj. Gubernur NTT.

"Itu yang kita harapkan. Relasi ke depan dalam satu Tahun ini kita bisa bangun komunikasi politik yang berimbang. Supaya kita bisa melakukan tugas dan fungsi kita masing-masing sesuai rambu-rambu yang kira sepakati," harapnya. (*SN/Tim)