Jakarta. Spektrum-nasional.com || Aktivis Pemuda Bandung Barat melaporkan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz menyampaikan bahwa pihaknya ingin mendorong KPK untuk melakukan penyidikan serta penyelidikan atas laporan mereka terkait dugaan tindak korupsi dari kegiatan rotasi, mutasi, dan promosi.

"Kami warga Bandung Barat mendorong upaya penyidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan KPK atas laporan kami terkait terjadinya korupsi rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan Bupati Bandung Barat Hengki kurniawan dan kroninya," kata Ketua Aktivis Pemuda Bandung Barat, Bilal Al Fariz di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (11/5/2023).

"Dugaan permainan (rotasi jabatan) dillakukan pejabat tinggi di Pemkab Bandung Barat. ASN juga bisa lompat pangkat jika memenuhi atau memberi sejumlah permintaan," katanya.

Bilal menambahkan, permainan rotasi mutasi jabatan itu, mencontohkan dari eselon 4A bisa ke eselon 3B, atau sekelas kepala seksi atau Subag ke jabatan sekretaris kecamatan dan kepala bidang.

"Padahal kan tak boleh seperti itu. Kami berharap KPK bisa mengklarifikasi dugaan ini ke sejumlah pejabat terkait, salah satunya Hengky Kurniawan," katanya.

Selain Hengki, sambung dia, diduga ada pejabat lain yang ikut terlibat dalam kasus ini. Namun, Bilal enggan membeberkan pihak-pihak yang dimaksud. Ia hanya menyebut, seluruh nama itu sudah disampaikan dalam laporan yang diserahkan ke Bagian Pengaduan Masyarakat KPK.

Bilal pun berharap KPK dapat menindaklanjuti dan mengusut tuntas laporan ini. Sehingga proses mutasi tidak menjadi bancakan bagi pejabat tertentu.

Sementara itu, secara terpisah Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur belum mau berkomentar lebih lanjut mengenai laporan itu. Sebab, jelas dia, aduan ini masih berada di ranah pelaporan.

Dijelaskan Asep bahwa ada sejumlah pejabat yang pernah diproses KPK karena diduga menerima uang terkait proses mutasi atau rotasi jabatan. "Di beberapa daerah itu, kepala daerah minta sejumlah uang untuk mengisi jabatan tertentu seperti kepala dinas dan lainnya," jelas Asep

"Mungkin kalau ada pelaporan ke pengaduan masyarakat, kita tunggu saja. Pastinya nanti ditindaklanjuti," pungkasnya.

Dilaporkan oleh: Lison A. Putra

Editor: Kans Tse