KUPANG NTT. SPEKTRUMNASIONAL.COM || Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Mahasiswa Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Yeter Tetty, mendorong pemerintah Provinsi NTT untuk menetapkan harga baku Asam Timor per kilogramnya.
Hal ini disampaikan Yeter Tetty lantaran harga Asam Timor sering dipermainkan oleh pedagang lokal untuk meraup keuntungan yang besar.
"Gubernur NTT harus melihat potensi Asam Timor sebagai salah satu penunjang ekonomi rakyatnya, selain program kelor yang digaungkan oleh Pemerintah Provinsi , Asam Timor merupakan hasil bumi yang sangat menjanjikan karena bukan hanya daging buahnya yang dimanfaatkan, tapi bijinya diolah menjadi zat pewarna untuk industri tekstil." Ungkap mantan Ketua BEM FKIP Undana tahun 2019 itu.
Yeter menyampaikan bahwa masyarakat petani di pedalaman Timor sangat bergantung pada hasil bumi asam sebagai penopang ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak.
"Oleh karena itu, kami DPD NTT Partai Mahasiswa Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi untuk serius menangani persoalan ini demi kesejahteraan masyarakat." Tandas Yeter Tetty, anak muda asal TTS tersebut.
Lanjutnya, "Asam Timor adalah suatu potensi ekonomi besar yang wajib dikembangkan, karena pohon asam mampu tumbuh di daerah kering dan memiliki manfaat yang banyak."
Menurutnya, harga Asam Timor tidak tetap, kadang berkisar dari Rp. 6.000 - Rp. 10.000 per kilogram.
"Kita meminta pedagang untuk tidak main-main dengan harga asam Timor, karena pengolahannya tidak gampang, dari memetik/memilih buah asam, menjemur, mengupas kulit, dan membersihkan biji dari daging buahnya. Sehingga sangat disayangkan kalau harga di kalangan masyarakat sangat rendah." Katanya.
Yeter Tetty juga meminta Pemprov NTT untuk budidayakan pohon asam demi keberlangsungan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.(**/red
Puslatpurmar 6 Antralina Terima Kunjungan Komandan Kolatmar Bersama Ketua Jalasenastri Cabang 5 PG Kormar
Bupati Indramayu Lucky Hakim menjalani hari pertama magang di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Sambangi Makam Bung Karno, Wamendagri Bima Ajak Pemda Jaga Nilai Luhur Daerah