Pontianak.Spektrum-nasional.com || Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) jangka menengah Tahun 2025-2029.

Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik kangkuang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) oleh Mendagri bersama sejumlah pejabat terkait pada Selasa (27/08/24).

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, dibentuknya BNPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Sebelum aturan tersebut dibentuk, urusan perbatasan ditangani secara sektoral oleh kementerian/lembaga (K/L), TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya.

Kemudian setelah dibentuknya BNPP, urusan perbatasan negara ditangani secara terintegrasi. BNPP bertugas mengoordinasikan semua stakeholder, meliputi 27 K/L dan daerah yang secara ex officio dikepalai Mendagri. "Apa saja yang dikerjakan? Tugasnya cuma tiga. Yang paling utama, tugas pertama adalah untuk mengelola terutama segmen perbatasan agar menjadi clear dan jelas, ujar Tito.

Tugas pertama tersebut perlu dijalankan untuk mengatasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa. Mendagri menekankan, dalam memaksimalkan tugas tersebut, BNPP didorong melakukan penyelesaian sengketa batas negara dengan jalan diplomasi secara damai.

Hal ini pula yang pernah diupayakan Mendagri saat menyelesaikan persoalan batas negara dengan Malaysia beberapa waktu lalu. Saat itu Mendagri dengan disaksikan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia melakukan penandatanganan segmen batas wilayah bersama Mendagri Malaysia.

"Nah sampai saat ini ada beberapa yang kita terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas-batas [negara] itu," imbuhnya.

Mendagri mengatakan bahwa, tugas BNPP berikutnya yakni mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun secara operasional, PLBN dijalankan di bawah koordinasi BNPP dengan diikuti beberapa instansi, meliputi TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah (Pemda).

Lebih lanjut, tugas ketiga BNPP yakni membangun daerah perbatasan. Tugas ini perlu dioptimalkan, selain untuk mendorong pemerataan pembangunan, juga sebagai bentuk strategi pertahanan negara.

Untuk diketahui, pada Pencanangan Gerbangdutas ke-12 ini, Mendagri juga sempat berkomunikasi secara virtual dengan perwakilan petugas di PLBN Sota, Sebatik, dan Motamasin. Usai melakukan komunikasi virtual, Mendagri meninjau sejumlah stan pameran yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyaksikan beberapa pameran alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI-Polri, serta memberikan paket sembako secara simbolis kepada ibu dan anak yang membutuhkan.

Turut hadir; Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan (Zudan Arif Fakrulloh), Penjabat Gubernur Maluku (Sadali IE), dan Penjabat Gubernur Papua (Ramses Limbong), Rudy Syamsir selaku Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Makhruzi Rahman selaku Pelaksana Harian Sekretaris BNPP, dan pejabat terkait lainnya. (Lison)